Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memperpanjang kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% dari omzet. Kebijakan yang selama ini memberikan ruang bernafas bagi UMKM dalam kewajiban perpajakan ini akan diperpanjang hingga tahun 2025. Pernyataan tersebut mengemuka dalam rapat bersama antara pemerintah dan DPR RI.
Kebijakan PPh Final UMKM: Solusi Sederhana dan Efisien
Skema PPh Final untuk UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 , menggantikan PP 23 Tahun 2018. Melalui aturan tersebut, pelaku UMKM dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun dapat membayar pajak hanya sebesar 0,5% dari omzet , tanpa harus menyusun laporan pajak yang kompleks.
Bagi usaha pelaku orang pribadi, fasilitas ini diberikan selama 7 tahun , sementara untuk badan usaha seperti CV atau PT bisa mendapatkan hingga 3 tahun, tergantung klasifikasinya. Dengan mekanisme yang sederhana, pemerintah mendorong partisipasi pajak dari sektor informal menjadi lebih luas.
Sri Mulyani Tegaskan Komitmen Perpanjangan di Hadapan DPR
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah tetap akan memperpanjang tarif PPh Final 0,5% untuk UMKM orang pribadi meskipun masa berlakunya akan habis pada tahun 2024, terutama bagi mereka yang mulai memanfaatkan sejak tahun 2018. Hal ini disampaikan dalam forum resmi DPR, yang menjadi bagian dari pembahasan RAPBN 2025.
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa saat ini proses revisi terhadap PP 55/2022 sedang dalam pembahasan lintas kementerian. Meskipun revisi regulasi belum rampung, perpanjangan insentif ini tetap berjalan sebagaimana komitmen pemerintah terhadap pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Estimasi Anggaran dan Dampaknya pada Penerimaan Negara
Dari sisi fiskal, kebijakan perpanjangan PPh Final UMKM akan berdampak pada potensi penerimaan negara. Kementerian Keuangan mencatat bahwa insentif ini akan menyedot sekitar Rp2 triliun dari proyeksi penerimaan, namun sebanding dengan kontribusi strategi UMKM terhadap pemulihan ekonomi.
Sebagai catatan, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 117 juta tenaga kerja di Indonesia. Dukungan fiskal kepada sektor ini dianggap lebih sebagai investasi sosial dan ekonomi jangka panjang.
Langkah Praktis bagi UMKM Menyambut Perpanjangan Insentif
Bagi pelaku UMKM, berikut adalah langkah-langkah untuk memanfaatkan insentif PPh Final 0,5%:
1.Telah Pastikan Terdaftar di DJP
UMKM harus memiliki NPWP dan terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar dapat mengakses skema ini.
2. Gunakan e-Billing dan e-Filing
Pembayaran dan pelaporan PPh Final kini bisa dilakukan secara digital melalui situs DJP Online.
3. Catat Omzet Secara Berkala
PPh Final dihitung dari omzet bruto, maka penting bagi pelaku usaha untuk memiliki pembukuan sederhana agar pembayaran pajak akurat.
4. Pantau Revisi Regulasi
Meskipun perpanjangan sudah pasti, pelaku usaha tetap perlu mengikuti perkembangan revisi PP agar tidak ketinggalan kebijakan terbaru.
Dukungan Pajak sebagai Motor Pertumbuhan UMKM
Kebijakan PPh Final bukan hanya instrumen penerimaan, tetapi juga bagian dari strategi nasional untuk memperluas basis pajak dan menumbuhkan kesadaran perpajakan. Dengan skema tarif tetap dan mekanisme yang mudah, pelaku usaha kecil tak lagi merasa terbebani dalam menjalankan kewajiban fiskalnya.
Perpanjangan ini juga mempertegas arah kebijakan pemerintah yang mendorong transformasi sektor informal menjadi sektor formal, sehingga pelaku UMKM memiliki akses lebih besar ke pembiayaan, perlindungan hukum, dan pasar nasional maupun global.
Kesimpulan
Perpanjangan kebijakan PPh Final 0,5% untuk UMKM pada tahun 2025 menjadi angin segar bagi jutaan pelaku usaha kecil di Indonesia. Keputusan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mendorong kerakyatan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Bagi UMKM, ini adalah momen yang tepat untuk terus tumbuh, profesional, dan menjadi bagian aktif dalam pembangunan ekonomi.
Sumber: berita ddtc